Kebijakan

REFLEKSITAS TENTANG ANALISIS KEBIJAKAN UPAYA PEMADUAN KEMBALI.

(Rudolf Klein, Theodore R. Marmor)

Upaya untuk menjabarkan konsep bunglon seperti" kebijakan publik" cenderung terlalu sering menjadi upaya anatomi dari pada fisiologi. seperti di katakan robert goodin dalam konteks yang berbeda, " teoris adalah pembela (differentiators) produk yang sudah mendarah daging '(goodin 2000,523) Disiplin ilmu yang berbeda dan aliran-aliran yang berbeda dalam disiplin telah bersaing atas tubuh kebijakan kebijakan publik, semua ingin memakasakan definisi mereka sendiri. menjabarkan perspektif yang berbeda dan bersaing itu sendiri adalah upaya latihan pedagogik yang berharga tetapi beresiko menganalisis subjek yang tidak ada. kami mendefinisikan kebijakan publik cukup sederhana, ia adalah apa yang di lakukan dan diabaikan pemerintah, ia adalah politik, menyelesaikan atau setidaknya mengurangi konflik tentang sumber daya, hak dan moral, tentang pemahaman atau perumusan dengan mengklaim sebagai bentuk aneh teater. dalam tradisi kebijakan sebagai seni dan ketrampilan, bukan sebagai ilmu (meminjam istilah wildavsky 1979). 'model mental' adalah teori tentang sebab-sebab masalah yang menghadang mereka. masalah tergantung sekali lagi pada asumsi tentang sifat masyarakat dan peran yang tepat dari pemerintah. kita memerlukan analisi lembaga dimana pemerintah beroperasi. berbeda dengan banyak liberal, kami mendefisikan " lembaga" dengan sempit: pengaturan konstitusional dimana pemerintah beroperasi, aturan permainan, dan mesin birokrasi yang mereka miliki.

1. DUA KEHARUSAN

kebijakan publik sebagai apa yang pemerintah lakukan atau tidak dilakukan untuk menganalisis asal usul dan siklus kebijaka khusus biasanya lebih fokus pada literatur kebijakan publik yaitu:

a. Mempertimbangkan kepedulian yang lebih besar dari  pemerintah.

b. Kontek mana keputusan diambil dan mana yang membantu membentuk keputusan.

yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, setelah itu melakukan dan menjaga otoritas dan legitimasi sistem politik dimana mereka beroperasi, dan tetap memegang kekuasaan.

singkatnya, para aktor kebijakan mempunyai konstitusi moral, serta kontituen kepentingan materi, dan mengikuti perintah moral. bukannya tidak di ketahui bagi para aktor kebijakan untuk mengucapkan selamat pada diri mereka sendiri dalam mengejar kebijakan yang tidak populer untuk apa yang mereka anggap benar. menjalankan pertimbangan kejujuran moral adalah penting di dunia ini serta mungkin di dunia selanjutnya.

2. PORTOFOLIO KEBIJAKAN

Produk dari proses yang kompleks tawar-menawar, negosiasi, dan kalkulasi politik.

3.DIMENSI SEJARAH

Banyak yang dibuat dalam literatur ketergantungan jalan, didefinisikan secara beragam, sebagian besar adalah menambah, memperbaiki, dibangun diatas dan belajar dari pengalaman (hecko 1974). kesempatan langkah ketika kebijakan publik mengambil langkah baru, apakah berhasil atau tidak bukannya di mensi kaos kaki uang kebijakan publik jadi sejarah penting. produk sejarah akan dibentuk oleh pengalaman awal dan budaya jaman mereka sehingga sumber pengalian untuk contoh atau peringatan kebijakan untuk menjelaskan perubahan, perbedaan dari jalur yang ada serta kontinuitas. interprestasi diletakkan padanya oleh para pembuat kebijakan adalah 1. pelajaran yang mereka pilih untuk di tarik dari masa lalu, misalnya jalan ketiga yang samar-samar, upaya untuk menemukan jalan tengah (macmilan 1938) tidak dapat di pahami tanpa mempertimbangkan diagnosis mereka akan kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu mereka sebagai pemimpin partai. beberapa keputusan kebijkan yang menimbulkan malapetaka berasal dari kesalahan menerapkan pelajaran sejarah yang seharusnya, umumnya sebagai akibat dari salah menentukan kesamaan antara situasi masa lalu dan saat ini.

Salah Membaca Sejarah.

Tanpa sejarah tidak akan ada evaluasi realistik kebijakan publik, karena jika evaluasi tidak memperhitungkan apa yang berusaha dicapai para pembuat kebijakan, maka kriteria yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan adalah kriteria evaluator bukannya kriteria inisiator awal.

4. DIMENSI PERBANDINGAN

Konteks kelembagaan, ideologi, dan sejarah, penggunaan studi kebijakan lintas negara. bom informasi bagaimanapun, adalah apakah penyebaran informasi ini membantu atau menghambat dalam memahami apa yang pemerintah lakukan dan mengapa. tidak ada yang dapat menghindari menggunakan upaya-upaya ini, kecuali jika tugas menemukan " fakta" di sejumlah negara adalah menakutkan.

5. MASALAH EKLEKTISISME

Pengganti kekakuan intelektual. analis pilihan rasional di pagi hari, spiko-biogari di sore hari, sejarawan di malam hari, teoris politik dalam jam-jam lembur malam. keseluruhan memahami apa yang pemerintah lakukan, dari pada menganalisa hasil pemilu hasil kebijakan tertentu dalam pandangan harus menjadi upaya dalam sintesis.tentang kepentingan.kepentingan politisi untuk tetap terpilih, tetap berkuasa.kepentingan lobi-lobi dalam menuntut bagian kue mereka mengejar ideologi tertentu.utilitarianisme orang lain orang lai membahayakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa musuh.rela pada harapan sedih;yang lain keluar dari resimen karena pengecut.kepentingan diri mereka sendiri.banyak analisis kebijakan publik melibatakan pemberian makn pada yang,tanpa adanya latar belakang pengetahuan,adalah kata kosong.tergantung pada buaya dan sejarah.kedalam praktek,akan bervariasi dan berkembang dari waktu ke waktu ketika lingkungan intelektual,sosial ekonomi berubah.tidak ada orang yang memahami perkembangan sejarah tanpa memperhitungkan perubahan lingkungan dimana ia berlangsung. Mungkin tanpa memperhatikan realitas mengejar kekuasaan mempertahankan kekuasaan bagaiman realitas dirasakan oleh orang-orang yang terlibat menarik tetap terlalu sering diabaikan.untuk menekankan bahwa sekalipun perbaikan teknis adalah mungkin simulasi pilihan kebijakan, sentralitas fitur yang paling dasar dari perbuatan kebijakan pemerintah di negara demokrasi. resim legitimasi, mempertahankaan kekuasaan, pencarian portofolio kebijakan yang seimbang. Ide, lembaga, kepentingan yang menyatu dalam setiap kegiatan kebijakan bagaiman bukti sejarah, bukti tentang sejarah membentuk pilihan yang tersedia untuk pembuat kebijakan, Upaya persuasi memeriksa secara kritis retorika persuasi yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan analis kebijakan publik. Dalam seni dan ketrampilan analisis kebijakan. membandingkan formulasi masalah kebijakan lintas nasional menggambarkan sejauh mana dunia  mental aktor di bentuk oleh pemahaman sejarah khas mereka dan ide -ide yang di terima begitu saja oleh para pemangku kepentingan dalam lingkungan tertentu,menjadi perlindungan terhadap penjelasan kedaerahan.kompleksitas mengevaluasi pembuat kebijakan publik setelah perspektif pembuat kebijakan adalah syarat penting-meskipun jauh dari mencukupi-untuk memahami dan mengevaluasi tindakan mereka.

"Politik dan pembuatan kebijakan sebagian besar adalah masalah persuasif. karena itu, para pembuat kebijakan tidak dapat hanya mengeluarkan keputusan. mereka harus mengikutsertakan dan membujuk orang-orang yang harus mengikuti keputusan mereka jika keputusan tersebut ingin di terima dan dilaksanakan oleh Publik".

    (Ringkasan: Kornelius Giyai)