Meramal pemimpin Impian Papua

Meramal Pemimpin dalam impian Merupakan bagaimana pemimpin menjawab segala kebijakan yang dibuat itu apakah terjawab atau tidak. tetapi lebih dari itu pemimpin harus fokus pada apa yang di butuhkan warga dalam menjawabnya. Untuk memudahkan kita ada baiknya saya berikan (10) sepuluh program yang berpihak kepada masyarakat Papua asli adalah:
1. Pemimpin Yang Membrantas Miras dgn P
2. Pemimpin Yang Menutup Prostitusi Lokal yang Membawa HIV dan
3. Pemimpin Yang Menutup Pengiriman Penduduk Non Asli Papua dgn Penertiban.
4. Pemimpin Yang Membawa keadilan artinya kolonialisme.
5. Pemimpin yang Menjawab sesuai kebutuhan pelanggan sesuai pasar global.
6. Pemimpin yang Mengatur dan Menata serta Membina dalam menemukan kebenarannya.
7. Pemimpin yang Mengecam Pemerintah yang tidak sesuai dengan relnya.
8. Pemimpin yang Mengutuk Pemerintah yang Kering artinya tidak ada pembedaan.
9. Pemimpin yang Efisien dalam administrasi dan manajemen dgn kejujuran.
10. Pemimpin yang Meyangkal diri dalam artian membebaskan mereka dari keterpurukan sistem.

apa yang dituliskan diatas merupakan melihat dari sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralisasi namun setelah masa Reformasi Pemerintahan di Indonesia,diberlakukan sejak tahun 2001 undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang intinya berisi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bersamaan dengan Aceh, Jakarta dan Yogjakarta, tentu merupakan ada perubahan dalam pemberlakuan yang signifikan dalam regulasinya, namun disini saya tuliskan bahwa khusus papua jelas menganut sistem otonomi Material  artinya  Kewenangan daerah otonom di batasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif  secara terinci secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurus, yang mana membuatkan para pemimpin daerah seolah-olah tidak mampu dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara nyata, dan ini merupakan bagian Klaim Politik kedua untuk papua dari Indonesia. sehingga tidak heran kalau Dalam implementasinya, dimensi politik dalam penyelesaian masalah Papua jauh lebih kuat dibanding pembangunan dan peningkatan kesejahteraaan. Otonomi Khusus lebih banyak diisi oleh peristiwa politik seperti pemekaran,
demonstrasi, pengembalian Otonomi Khusus hingga Pilkada. di katakan Rawan konflik dan pemberlakuan otonominya tidak pada rasionalitas, Akibatnya tidak ada satu kerangka aturan yang bisa menjamin dana Otonomi Khusus mengalir untuk pembangunan yang berorientasi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, dana Otonomi Khusus banyak ditengarai dikorupsi atau digunakan untuk kepentingan para elit di Papua, Dengan realitas seperti itu, Otonomi
Khusus berjalan menjadi kebijakan yang tidak partisipatif. Kebijakan yang pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian konflik politik secara damai. Hal ini mengakibatkan “politisasi”pelaksanaan otonomi khusus baik oleh pemerintah Pemerintah pusat masih menggunakan pendekatan keamanan yang bertolak belakang dengan tujuan otonomi khusus
untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maupun oleh  Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial, dengan satu perspektif tunggal dari pemerintah, kecenderungan menggerogoti otonomi khusus yang diberikan dengan memperkuat kembali pola pemerintahan yang sentralistik menitikberatkan otonomi di tingkat kabupaten dan kota sehingga menimbulkan konflik antar satuan pemerintahan daerah  penghargaan hak masyarakat papua dalam pengelolaan SDA, perlindungan HAM, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan drastis menurun dan membuat para generasi kehilangan jalan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, ini adalah bagian dari penjajahan dalam negara. dengan melihat beberapa masalah diatas tentu merupakan realita hidup dan satu hal yang membuat negara Indonesia sulit untuk melepaskan mereka adalah karena anda merasa belum puas dengan Penindasan atau anda merasa memiliki terhadap manusia Papua untuk menjadi Kebutuhanmu. Maka satu Rekomendasi bagi Indonesia adalah Memberikan Referendum bagi Papua agar Indonesia Tenang dan Kedamaian tercipta di bumi pertiwi. (Kornelius Giyai)